Perumahan untuk rakyat jadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan sejak dahulu. Data dari Kementerian PUPR tahun lalu adanya backlog sebesar 9,9 Juta Unit. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Lalu bagaimana kabar backlog perumahan di tahun politik 2024 ? Melihat penyampaian visi misi dan program kerja dari sejumlah pasangan calon presiden dapat dilihat seberapa jauh dan dalam keberpihakan mereka terhadap masalah perumahan di Indonesia.
Anies – Imin. Pasangan ini menargetkan backlog kepemilikan rumah berkurang menjadi 8 juta unit pada 2029. Hunian layak akan banyak didirikan di dekat pusat kota dan dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Sementara KPR bersubsidi rendah menyayasar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), juga akan disediakan hunian dengan sewa yang terjangkau. Untuk suku bunga diplot di 5% dan penjaminan lewat negara untuk masyarakat pekerja informal yang ingin mengakses KPR untuk mendapatkan rumah. Paslon ini juga rencananya akan membangun 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan sistem transportasi.
Prabowo – Gibran. Pasangan ini menjamin ketersediaan rumah murah dengan cara membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum punya hunian. Terbagi menjadi 1 juta di pedesaan, 1 juta di daerah pesisir dan 1 juta di kawasan perkotaan.
Ganjar-Mahfud. Pasangan ini mengajukan program aksi Rumah Kita 10 Juta Hunian entah itu lewat pembangunan hunian baru atau merenovasi. Mereka ingin menghadirkan kembali kemeterian khusus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup. Lahirnya SDM yang handal berawal dari rumah, sehiingga harus ada political will yang kuat untuk sektor perumahan. Karena masalah dari MBR bukan hanya soal bunga, tapi terkendala pembiayaan jangka panjang.
Pada tahun 2024 ini pemerintah melalui Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berusaha membuat sekitar 165 ribu warga miskin memiliki rumah tahun. Saat ini saja sudah ada 12,7 juta backlog tidak hanya di masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga untuk masyarakat diatas desil 8, yaitu masyarakat dengan penghasilan diatas 8 juta per bulan. Mereka ini tidak masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan rendah tetapi belum mampu membeli rumah dengan harga yang ada di pasar.
Kebijakan lainnya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangsi backlog adalah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 100% hingga juni 2024 nanti untuk kepemilikan rumah di Indonesia. Kemudian pada bulan Juli-Desember 2024, PPN DTP ini diturunkan menjadi sebesar 50%.
Lambannya penurunan backlog perumahan salah satu penyebabnya adalah dikarenakan sulitnya perizinan yang diperlukan developer untuk membangun kompleks perumahan. Selain itu anggaran perumahan pada kementerian PUPR juga masih kurang 10% dari total mencapai Rp 154,36 triliun. Program-program pemerintah yang banyak kurang rencana dengan baik membuat biaya semakin besar, misal lokasi perumahan yang jauh dari pusat ekonomi membuat anggaran biaya transport membengkak menjadi 2,2 juta liter BBM per hari. Angka kelahiran yang tinggi dengan besaran demografi penduduk Indonesia dan di 2035 probabilitas penduduk dikota akan mencapai 66,6 %. Untuk turunkan angka backlog pemerintah harus menciptakan ruang-ruang besar di perkotaan, bangunan vertikal akan semakin banyak. Rumah subsidi banyak tak terserap pasar, dimana MBR daya belinya sangat rendah, sehingga skema pemberian kredit sesederhana dan sesering mungkin penyerapannya tetap rendah. Ketiga, komitmen meminimalkan biaya produksi dan harga jual rumah rakyat juga harus diikuti dengan komitmen peningkatan daya beli masyarakat. Nah komitmen daya beli masyarakat bisa semakin tinggi dengan cara pemerintah memberikan stimulus usaha mikro dan kecil, ada Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan.
Buat kamu yang masih mencari rumah pertama di 2024 ini dapat menghubungi property consultant Galaxy terlebih dahulu. Konsultasikan kebutuhanmu, apa yang menjadi prioritasmu dalam memilih rumah pertama, harga atau lokasi tanyakan langsung pada ahlinya. (AT/2024)
